Gaya Hedon Pejabat ala Walikota SBY: Biaya Telpon Rp.1.7 miliar per Tahun

SURABAYA- Keberpihakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada rakyat kecil patut dipertanyakan. Pasalnya, di saat banyak warga Surabaya terhimpit ekonomi, walikota yang diusung PDIP itu justru berencana menghambur-hamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kepentingan yang tidak semestinya.

Ini diketahui dalam nomenklatur Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah RAPBD 2012 bernomor 5.2.2.03.01 disebutkan anggaran belanja telepon mencapai Rp1.722.000.000. Rinciannya, biaya voucher "Handphone" Wali Kota Surabaya mencapai Rp 30.000.000. Sedangkan Wakil Wali Kota Rp 18.000.000. Sementara tagihan "handphone" pascabayar HP VIP Wali Kota Surabaya senilai Rp 1.080.000.000 dan Wakil Wali Kota Rp 595.000.000.

Kalangan anggota DPRD Kota Surabaya menilai anggaran belanja telepon Wali Kota Surabaya senilai Rp 1,7 miliar yang diusulkan dalam RAPBD 2012 tidak wajar. Sebab, nilainya sangat besar. “Menurut saya, ini berita baru karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada seperti itu,” ungkap Rusli Yusuf, anggota Komisi B Bidang Anggaran DPRD Surabaya, Selasa (22/11).

Menurut dia, sebenarnya hal itu tidak perlu dianggarkan. Sebab, nilainya terlalu besar untuk sekedar komunikasi dengan warga Surabaya. Untuk itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya harus meneliti lebih lanjut anggaran itu perlu apa tidak. “Bila perlu, anggaran itu didrop atau tidak dianggarkan,” terangnya.

Disinggung apakah anggaran pulsa juga dimiliki oleh DPRD, Rusli mengatakan di DPRD tidak ada anggaran pembelian pulsa “Di dewan tidak ada anggaran pulsa, cuma ada anggaran komunikasi intensif yang sudah diatur UU, yakni untuk kegiatan yang berhubungan dengan konstituen atau masyarakat,” paparnya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Santoso. Ia mengatakan anggaran yang menyangkut pulsa Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi tupoksi Komisi A. Namun jika memang tidak selesai, komisinya siap membantu. “Masalah ini akan dibawa ke Banmus. Jika ternyata terbukti adanya ketidaksesuaian maka sebaiknya didrop saja. Kami di komisi C siap untuk membantu komisi A yang memang menjadi tupoksinya, karena kami menengarai adanya beberapa nomer lain yang sengaja dimasukkan ” pungkasnya. n ton

Artikel Terkait :